RAPAT KOORDINASI (Jakarta)
Rapat koordinasi perhutanan dan kemitraan lingkungan pada tanggal 20 – 22 Januari 2020.
Rangkaian kegiatan rapat koordinasi perhutanan sosial
- Arahan Dirjen dan Sekdit PSKL
- Tandatangan kontrak kerja penyerahan Renja PSKL tahun 2020
- FGD perkembangan perhutanan sosial
- Published in BPSKLMP
LOKALATIH PENDAMPINGAN UNTUK PENDAMPING PERHUTANAN SOSIAL
Pelatihan Pra Nikah untuk Pendamping Hidup?Itu biasa.
Lokalatih Pendampingan untuk Pendamping Perhutanan Sosial baru luar biasa.
Ternate, 11 s/d 14 Desember 2019 Lokalatih diadakan bagi Pendamping PS dan Kelompok PS Binaan. Sebagai pembekalan bagi sasaran dalam Tata Kelola Kelembagaan, Tata Kelola Kawasan, dan Inisiasi Produk Hasil Hutan Sosial. Gak kalah keren, Kolaborasi Multi Pihak dari Direktorat Kemitraan Lingkungan, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, USAID Lestari dan Entrepreneur Pendamping Wirausaha. Dukung Hutan Sosial Sejahterahkan Masyarakat.
- Published in BPSKLMP
KULIAH UMUM PERHUTANA SOSIAL
Berdasarkan P.83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial, bahwa setiap masyarakat yang telah mendapatkan ijin perhutanan sosial berhak difasilitasi dalam pengembangan pengelolaan kelembagaan, kawasan, dan usaha. Dalam Kuliah Umum Perhutanan Sosial, diharapkan mutu output perhutanan sosial semakin meningkat. Kolaborasi saran dan tindak lanjut diharapkan dapat dijadikan ide grand desain pengelolaan perhutanan sosial 2019/2024 kedepan.
Muatan Kuliah Umum Perhutanan Sosial, antaralain :
- Konsep Kebijakan Perhutanan Sosial di Wilayah Kepulauan.
- Pengembangan Riset Perhutanan Sosial sebagai Leading The Way.
- Inisiasi Tindaklanjut Perhutanan Sosial yang telah dilakukan, yakni Pemberdayaan Tim Pokja Percepatan Perhutanan Sosial, Kerja Bareng Jemput Bola, dan Pendampingan Perhutanan Sosial.
- Akan diterbitkannya Regulasi Tentang Percepatan Perhutanan Sosial dan Peningkatan Kualitas Hasil Hutan Masyarakat.
- Published in BPSKLMP
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).
Ambon – Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua, Kamis 23 Mei 2019, Dalam rangka pembangunan Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Direktorat Jenderal PSKL telah melaksanakan pencanangan pada dua Satker UPT sebagai model
Korupsi di Indonesia masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu. Karena secara umum system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance), oleh karenanya tidak mengherankan bila Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan survei Transparansi Internasional, memperoleh indeks pada kisaran angka 2 digit dari tahun 2015 s/d 2017. ??
- Published in BPSKLMP
Rapat Koordinasi Sinergi Perhutanan Sosial di Wilayah KPH
Dalam rangka penyiapan kawasan tahun 2019, Balai PSKL Wilayah Maluku Papua bersama direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial melaksanakan rapat koordinasi Sinergi Perhutanan Sosial di Wilayah KPH regional Maluku dan Maluku Utara untuk menyatukan pemahaman bersama kepada para unit KPH agar program Perhutanan Sosial sinergis dengan pengelolaan hutan di wilayah KPH.
- Published in BPSKLMP
Kunjungan Dari LPHD LELINGLUAN
Balai PSKL Wilayah Maluku Papua mendapat kunjungan dari LPHD lelingluan,Desa Lelingluan Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan kepala desa LPHD Lelingluan beserta Kepala KPH MTB dan pendamping Membahas terkait tindak lanjut pemberian ijin Perhutanan Sosial.
- Published in BPSKLMP
WORKSHOP KEMITRAAN KONSERVASI
Workshop Kemitraan Konservasi antara masyarakat adat Kobe
dengan Pihak Taman Nasional Aketajawe Lolobata
Tujuan dari workshop ini adalah :
- Merumuskan kesepakatan Kerjasama Kemitraan Konservasi antara masyarakat adat Kobe dan Taman Nasional Aketajawe-Lolobata.
- Merumuskan rencana kegiatan yang diperlukan masyarakat adat Kobe dalam kemitraan konservasi di kawasan Taman Nasional.
Hasil Workshop :
- Pihak BPKSL mendorong Kemitraan Kehutanan dilakukan Bersama Taman Nasional dan masyarakat adat Kobe.
- Taman Nasional bersepakat untuk bermitra dengan masyarakat adat Kobe sekaligus akan bekerjasama dalam kemitraan konservasi sesuai ketentuan hukum yang mengatur. Naskah kesepakatan tersebut akan di diskusikan bersama.
Terdapat rencana kegiatan yang disepakati kedua belah pihak Taman Nasional dan komunitas masyarakat adat Kobe.
- Published in BPSKLMP