Balai PSKL Wilayah Maluku Papua melakukan percepatan pengelolaan perhutanan sosial pasca persetujuan yang diawali dengan melakukan penjajakan mitra dan peningkatan kapasitas pendampingan. Salahsatunya pada kegiatan Rapat Koordinasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Halmaera Utara, Provinsi Maluku Utara.

Katanya Dana Desa bisa digunakan untuk perhutanan sosial? Banyak tanggapan luar di kegiatan ini tentang Perhutanan Sosial yang ternyata sangat sesuai dan urgensi untuk segera dilaksanakan, dukunga Pemda dan para pihak menjadi latar belakang perlunya pengembangan PS di Halmahera Utara.

“Pemimpin Perhutanan Sosial Halmahera Utara”

Selasa, 12 April 2022, di Kantor Bupati Halmahera Utara, Bapak Erasmus J. Papilaya berkesempatan mewakili Bapak Bupati Halmahera Utara. Dalam sambutan sekaligus arahannya dimana perhutanan sosial sangat sejalan dengan keinginan dan harapan daerah.

“Perhutanan Sosial menjadi salah satu bukti bahwa Halmahera Utara merupakan wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan dengan tatanan parawisata, adat hingga potensi alam yang besar. Rapat Koordinasi Perhutanan Sosial yang diinisiasi Forum Das Halmahera Utara merupakan tindaklanjut  Pemerintah Daerah yang cepat tanggap untuk segera dikembangkan. Harapan bersama bahwa hutan sosial bisa sukses jika para pihak baku kele. Juga kesadaran masyarakat akan fungsi hutan bagi hidup mereka hingga membentuk kader Kalpataru dan Wanalestari sebagai pionir baru Halmahera Utara.” Inti penyampaian Bapak Sekretaris Daerah.

Perhutanan sosial menjadi pembahasan yang seksi untuk dikupas tuntas, sehingga memang perlu kiranya Balai PSKL Wilayah Maluku Papua membentuk para Pemimpin PS (Peningkatan Mitra dan Pendampingan Perhutanan Sosial) di setiap wilayahnya.

Sebagai inisiator kegiatan koordinasi perhutanan sosial, Forum DAS akan terlibat aktif dalam percepatan perhutanan sosial berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Nomor SE.522/051 tentang Dukungan Bersama dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2022.

Sejalan dengan hal tersebut, Keterlibatan Para Pemangku Desa yang telah mendapat Persetujuan Perhutanan Sosial sangat penting. Pun dukungan dana desa diharapkan menjadi media penggerak dalam peningkatan sumberdaya manusia, salah satunya pendampingan perhutanan sosial basis Desa.

Terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menjadi dasar utama dalam pengelolaan dana desa, dengan salah satu basisnya yaitu perhutanan sosial dan ekonomi produktif.

Kepala Balai Perhutanan Sosial, melalui paparannya “Peningkatan Kesejahteraan Desa dan Kelestarian Hutan Melalui Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Kabupaten Halmahera Utara” menyampaikan bahwa perhutanan sosial sebagai upaya kebijakan pemerataan ekonomi berkelanjutan dengan memberikan kesempatan, akses lahan hingga peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Pembentukan Pemimpin PS akan lebih ringan dengan menapaki strategi percepatan, diantaranya :
1. Dukungan regulasi perhutanan sosial sampai ke tingkat tapak
2. Penguatan KPH dan pendampingan perhutanan sosial
3. Pemberdayaan para pihak

Kepala Balai PSKL Wilayah Maluku Papua, menegaskan bahwa terbentuknya Para Pemimpin Perhutanan Sosial di tingkat tapak akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan penguatan kewirausahaan, peningkatan nilai produksi dan jasa lingkungan, penguatan kelembagaan, penyusunan Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial (RKPS), dan pemberian hak akses kelola. Dan harapannya dimulai dari Desa Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial di Kabupaten Halmahera Utara.

25 Desa terlibat dalam Rapat Koordinasi tersebut mendukung adanya perhutanan sosial. Dimana seyogiyanya dana desa dapat digunakan untuk memberdayakan local champion sebagai pendamping perhutanan sosial. Namun, perlu dukungan regulasi lebih detil seperti Petunjuk Pelaksanaan dari Daerah dalam perencanaan pengelolaan dana desa. Mengingat setiap kebutuhan perlu dikoordinasikan kembali.

Ibu Rita selaku perwakilan PT. Natural Indo Coconut Organic (Nico) mendukung penuh perhutanan sosial dengan siap turut serta meningkatkan kesejahteraan kelompok perhutanan sosial dengan menjadi distributor hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa kelapa. Menarik bahwa Kabupaten Halmahera Utara dengan potensi destinasi wisata yang dapat dimanfaatkan perlu didukung manajemen sumberdaya manusia dan sarana prasarana, semua diawali dari masyarakat itu sendiri.

Radios Simanjuntak, Ketua Harian Forum Das sekaligus Ketua Forum Pendamping Perhutanan Sosial Maluku Papua juga proaktif dalam memfasilitasi upaya kolaborasi dana desa untuk program perhutanan sosial di Desa Talaga Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Halmahera Utara di tahun 2022 dengan mengembangkan potensi parawisata. Juga mensinergikan program Merdeka Belajar Universitas Halmahera Utara untuk dikeroyok bersama di Desa Talaga Paca dengan menuangkan tridarma pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Harapannya Desa Talaga Paca sebagai pionir desa Pemimpin PS.

Rangkaian diskusi pada acara tersebut, Kepala Balai menyampaikan bahwa dukungan perhutanan sosial akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik secara ekonomi, pendapatan hingga tutupan lahan. Karena Indonesia Bagian Timur layak bersaing dan maju. Semua harus terintegrasi,  mendukung Integrated Area Development (IAD) yang selaras juga dengan Perencanaan Pemerintah berdasarkan Rencana Tata Ruang (2012 -2032) Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012.

Balai PSKL Wilayah Maluku Papua, akan tetap menindaklanjuti setiap pertemuan dan hasil curah diskusi dengan merencanakan pertemuan intensif dengan para pihak Kabupaten Halmahera Utara baik secara virtual maupun faktual agar lebih dekat dan lebih prima pelayanan masyarakatnya.

Dengan berakhirnya pertemuan Rapat Koordinasi Perhutanan Sosial, para  Kelompok PS, Aparat Desa, OPD Kabupaten Halmahera Utara, Institusi Pendidikan dan Perusahaan yang terlibat dapat tercerahkan dan paham bahwa Pemimpin PS (Peningkatan Mitra dan Pendampingan Perhutanan Sosial) penting dan menjadi tugas bersama.

Sumber : Fungsional PEH Balai PSKL Wilayah Maluku Papua

Gugur satu tumbuh seribu.. Begitu kali ya Sobat PS yang terjadi di Balai PSKL Wilayah Maluku Papua. Semakin tahun, para Purnabakti semakin banyak. Disitulah CPNS baru hadir dan dibutuhkan.

April 2022, diterimanya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Balai PSKL Wilayah Maluku Papua. Pola kerja awal menjadi pondasi utama yang harus dibangun, sehingga CPNS harus cepat beradaptasi, inovatif dan progresif dalam meningkatkan kualitas Balai PSKL Wilayah Maluku Papua. Begitu pun pengamalan nilai BERAKHLAK.

Kepala Balai PSKL Wilayah Maluku Papua memberikan challenge bagi para CPNS untuk menyusun ide perubahan pelayanan masyarakat nih. Salah satunya penyusunan profil kelompok PS. Tetapi CPNS kesulitan karena belum mendapatkan informasi jelas perihal desain profil perhutanan sosial. Sehingga dibentuklah Tim Penyusunan Profil Perhutanan Sosial yang terdiri dari 6 orang CPNS Balai PSKL Wilayah Maluku Papua, 4 orang Pejabat Fungsional PEH dan 2 orang Tim Publikasi.

Terbitnya SK Perhutanan Sosial sebanyak 431 unit, menjadi tanggungjawab bersama untuk ditindaklanjuti melalui pendampingan dan peningkatan kemitraan. Medianya ada profil kelompok PS. Profil tersebut sebagai infografis dalam menentukan sasaran yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat. Profil juga menjadi sarana publikasi kelompok perhutanan sosial agar mudah dilirik para mitra PS.

Informasi profil akan disusun berdasarkan keterwakilan provinsi, skema PS, dan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan desain yang menarik dan mudah dipahami.

Sebagai sasaran prioritas, Tim Profil akan melakukan penjajakan informasi ke beberapa Desa Binaan PS, salah satunya di Desa Hukurila, MHA Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan.

Partisipasi kelompok yang tinggi, upaya pengelolaan kawasan dengan pola kearifan lokal hingga khas produk minuman adat nya menarik untuk dijadikan pembuka dari profil perhutanan sosial.

Harapan bersama, profil dijadikan media yang bermanfaat bagi masyarakat dalam peningkatan pengetahuan, peningkatan kepedulian lingkungan hidup dan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Fungsional PEH Balai PSKL Wilayah Maluku Papua