• 

• 

• 

Senin-Selasa, 8 s/d 9 Februari 2021

Hotel Mansinam Beach, Manokwari, Papua Barat

Perhutanan Sosial merupakan program nasional yang tentunya mendapat perhatian dan dorongan dari berbagai pihak untuk terus berkembang dan meningkat dengan harapan besar dimana perekonomian masyarakat sekitar hutan meningkat dan kelestarian hutan tetap terjaga.

Upaya sinergitas perhutanan sosial diwujudkan dalam komitmen kolaborasi dan dukungan implementasi program perhutanan sosial salah satunya Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Sebagai upaya bersama Balitbangda menginisiasi pertemuan lintas sektor dalam kegiatan Workshop dengan tema “Mewujudkan Hutan Sosial, Hutan Adat dan Reformasi Agraria Konteks Sosial Papua”.

Kegiatan Workshop dan FGD tersebut dilaksanakan secara faktual dan virtual. Partisipan kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Daerah, Para Mitra Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, Fraksi Otsus DPR Papua dan Papua Barat dan Gugus tugas masyarakat adat.

Kepala Balai PSKL Wilayah Maluku Papua, Bapak Yusup dalam penyampaian materinya tentang Kebijakan Perhutanan Sosial menekankan pentingnya tindaklanjut pasca ijin perhutanan sosial terutama peran pendampingan perhutanan sosial, peningkatan sinergitas dan kolaborasi para pihak dan upaya pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan serta adanya rolemodel pengelolaan perhutanan sosial wilayah Maluku Papua.

Pada acara tersebut para pihak (PEMDA) bersepakat untuk menyusun terobosan dan langkah-langkah strategis dalam program perhutanan sosial terutama adanya penetapan Hutan Adat sebagai skema hutan sosial yang dapat dijadikan sebagai wadah penguatan kearifan lokal dan konservasi bagi masyarakat hukum adat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dalam kegiatan tersebut terdapat catatan penting. antara lain: 1. Perlunya penyelarasan regulasi yang mendukung skema hutan adat di wilayah Papua dan Papua Barat; 2. Perlunya mereview ulang usulan-usulan calon lokasi hutan adat di wilaya Papua; 3. Perlunya sinergisitas dan kerja bareng multi pihak dan stakeholder lainnya dalam rangka pencapaian keberhasilan perhutanan sosial; 4. Penguatan pendampingan lanjutan; 5.  Mendorong adanya regulasi dari pemerintah daerah terkait dukungan penganggaran untuk kegiatan perhutanan sosial.

Terselenggaranya Workshop dan FGD ini diharapkan adanya pemahaman bersama tentang pengelolaan perhutanan sosial, penyusunan strategi yang paling efektif dan lebih selektif dalam pengusulan dan pengelolaan hutan sosial, hingga terbentuknya kolaborasi dalam pelaksanaan agenda prioritas bersama baik Balai PSKL Wilayah Maluku Papua, Pemerintah Daerah, dan Mitra Pembangunan.

 

Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM)
Tujuan Pelatihan ini adalah : Peserta mampu menggulirkan aktifitas Program Perhutanan Sosial tentang mitigasi/penanganan wabah Covid-19 kepada masyarakat (Kelompok Perhutanan Sosial) dan para pendamping Perhutanan Sosial.

Peserta Pelatihan ini adalah :
1. Pendamping PS
2. Kelompok PS
3. Kelompok Usaha PS
4. Kelompok Kerja PS (Pokja PPS)
5. NGO /Komunitas /aktivis PS
Dalam hal ini pada wilayah Balai PSKL Wilayah Maluku Papua mengikut sertakan Peserta Angkatan V dan VI dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebanyak 68 peserta yang sesuai dengan kriteria peserta pelatihan.

Penyaluran bantuan suplemen penambah daya tahan tubuh bagi tenaga medis Dari balai pskl wilayah maluku papua kepada rsud dr.m.haulussy ambon Tanggal 31 maret 2020.

Selasa 31 Maret 2020 bertempat di Ruang kerja Direktur RSUD Dr. M.Haulussy Ambon, dilakukan pertemuan antara Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang dihadiri oleh Kepala Balai (Yusup, SP,M.Si) beserta dengan rombongan pejabat Struktural dengan Direktur RSUD Dr.M.HAULUSSY AMBON (dr. Rita Taihitu). Pertemuan yang berlangsung singkat ini dilakukan dengan tetap memperhatikan koridor atau batasan dalam mencegah penularan wabah COVID 19. Dimana kepala Balai PSKL Maluku Papua menyampaikan bahwa sebagai instansi kehutanan yang bergerak di bidang sosial turut prihatain dengan kondisi yang melanda bangsa dan negara Indonesia dengan adanya penyebaran virus COVID 19 ini. Khususnya di Maluku, Balai PSKL merasa terpanggil untuk dapat membantu pencegahan penyeberan virus dimaksud dan tentunya sejalan dengan arahan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai implementasinya, pada kesempatan yang sama pihak BPSKL Maluku Papua menyerahkan dukungan bantuan peningkatan daya tahan tubuh kepada dokter dan tenaga medis sebagai garda terdepan yang menangani COVID 19 yang diterima langsung oleh Direktur RSUD, dengan harapan bahwa dengan bantuan ini akan menambah stamina, dan semangat kerja tim medis yang ada di RSUD dr M. Haulussy tersebut. Bantuan dimaksud berupa 100 botol bubuk jahe merah, 100 botol bubuk kunyit, 100 botol minyak kayu putih dan 50 botol madu. Bantuan yang diberikan ini adalah merupakan produk dari 3 kelompok tani perhutanan Sosial (PS) antara lain : Kelompok Tani Hutan Lebah Madu Kehidupan Dusun Eri Desa Nusaniwe, KEC. Nusaniwe Kota, Kelompok Tani Hutan Usaha Mandiri Desa Tonu Jaya Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat, dan Kelompok Tani Hutan Gala’a Folil Desa Tacici Kab. Halmahera Barat. yang dibeli oleh Balai PSKL, dengan tujuan untuk menumbuhkan optimisme bersama bahwa kita bisa menanggulangi COVID 19 dan sekaligus menggerakan perekonomian masyarakat desa khususnya petani PS.

Mendorong guna untuk percepatan perhutanan sosial di Provinsi Papua dengan membangun sinergisitas dengan pemerintah daerah (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup), BBKSDA Papua, BPKH Wil. X Papua dan Tim Pokja PPS.

Penyusunan dan review Rencana Kerja Usaha (RKU), Rencana Pengolahan Hutan Desa (RPHD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) bagi pemegang ijin perhutanan sosial di kabupatan Maluku Tengah.

Pelatihan Pra Nikah untuk Pendamping Hidup?Itu biasa.

Lokalatih Pendampingan untuk Pendamping Perhutanan Sosial baru luar biasa.

Ternate, 11 s/d 14 Desember 2019 Lokalatih diadakan bagi Pendamping PS dan Kelompok PS  Binaan. Sebagai pembekalan bagi sasaran dalam Tata Kelola Kelembagaan, Tata Kelola Kawasan, dan Inisiasi Produk Hasil Hutan Sosial. Gak kalah keren, Kolaborasi Multi Pihak dari Direktorat Kemitraan Lingkungan, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, USAID Lestari dan Entrepreneur Pendamping Wirausaha. Dukung Hutan Sosial Sejahterahkan Masyarakat.

Ambon – Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua, Kamis 23 Mei 2019, Dalam rangka pembangunan Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Direktorat Jenderal PSKL telah melaksanakan pencanangan pada dua Satker UPT sebagai model
Korupsi di Indonesia masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu. Karena secara umum system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance), oleh karenanya tidak mengherankan bila Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan survei Transparansi Internasional, memperoleh indeks pada kisaran angka 2 digit dari tahun 2015 s/d 2017. 🖐🌳

• 

• 

• 

• 

• 

Dalam rangka penyiapan kawasan tahun 2019, Balai PSKL Wilayah Maluku Papua bersama direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial melaksanakan rapat koordinasi Sinergi Perhutanan Sosial di Wilayah KPH regional Maluku dan Maluku Utara untuk menyatukan pemahaman bersama kepada para unit KPH agar program Perhutanan Sosial sinergis dengan pengelolaan hutan di wilayah KPH.