Kamis, 07 April 2022 ─ Bertempat di ruang rapat Balai PSKL Maluku Papua, Rapat Evaluasi Kinerja Para Pejabat Fungsional PEH yang berjumlah 9 orang dan dipimpin langsung oleh Kepala Balai PSKL Maluku Papua sekaligus didampingi oleh Pejabat Struktural Kasie PKUPS, Kasie THA, Plt. Kasie KL, dan Plt. Kasubbag TU Balai PSKL Maluku Papua. Dalam Rapat Evaluasi tersebut Kepala Balai menekankan bahwa Pejabat PEH merupakan Ujung tombak Balai yang dimana kegiatan kegiatan PEH tentunya juga harus menunjang kinerja Balai itu sendiri. Selain kekompakan Kabalai juga menekankan adanya kegiatan yang lebih beragam lagi seperti misalnya adanya karya tulis, bulletin, Maupun tulisan tulisan lain yang berkaitan dengan Perhutanan Sosial. Selain itu masukan dari kabalai dan para pejabat struktural bahwa Pejabat Fungsional PEH dituntut juga untuk dapat memaksimalkan teknologi yang ada dengan membuat kegiatan kekinian seperti Vlog, Podcast, maupun Webinar serta menekankan juga dalam hal publikasi yang merupakan pilar penting bahwa apa yang dikerjakan Balai PSKL Maluku Papua ini dapat diinformasikan ke banyak Instansi Negeri maupun Swasta sehingga kinerja Balai PSKL Maluku Papua ini terlihat.

Memberikan Kuliah Umum di Fakultas Pertanian Universitas Pattimura  dengan tema “Baku Kele dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial Berbasis Tridharma Perguruan Tinggi”. Dirjen PSKL diterima langsung oleh Rektor Universitas Pattimura Prof. Dr. M. J. Saptenno SH.,M.Hum dan Dekan Fakultas Pertanian Prof. Dr. Ir. August E. Pattiselano, M.Si. Kuliah umum diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian. Dalam Pidato pembukaan Rektor Universitas Pattimura menyampaikan agar Direktorat Jenderal PSKL  Kementerian LHK dapat menjawab kebutuhan akan tanah garapan, terutama oleh masyarakat hukum adat yang tidak dapat dipungkiri bahwa Masyarakat Adat sudah ada jauh sebelum kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang dikeluarkan di Negara ini, Rektor Universitas Pattimura juga mengharapkan agar Dirjen PSKL dapat menjawab kebutuhan akan lahan pertanian lewat program Perhutanan Sosial di Maluku.

Dirjen PSKL Kementerian LHK mencatatat masukan Rektor Unpatti dan menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini Program Perhutanan Sosial telah memberikan Akses kepada masyarat seluas 138.899 Ha, semoga luasan ini telah mampu menjawab sebagian kebutuhan lahan garapan Masyarakat sekitar hutan di Maluku, dalam kuliah umum ini  Dirjen PSKL memberikan materi dengan judul “Program Pemerataan Ekonomi Perhutanan Sosial” dalam kuliah umum ini  Dirjen PSKL memaparkan beberapa contoh Kerjasama antara Beberapa Universitas dengan KUPS (kelompok usaha perhutanan sosial) di luar Maluku, serta beberapa contoh penanaman  jenis pohon yang sampai saat ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pemegang SK Perhutanan Sosial, contohnya Kopi, pisang serta jenis jenis yang telah dikembangkan sebagai Bisnis Model Perhutanan Sosial.

Kesimpulan dari Dirjen PSKL bahwa Jika Masyarakat sudah dapat mengelola kawasan hutan dengan tata kelola yang baik dan mendapatkan manfaat maka semua yg illegal yang selama ini terjadi tidak akan terjadi lagi, serta

Masyarakat yang memiliki kearifan sosial jika ingin di majukan sejajar dengan perusahan-perusahan maka masyarakat membutuhkan Kolaborasi/Baku kele dari Universitas Pattimura dan para pihak untuk peningkatan mutu dan hasil prodak PS.

Kegiatan Kuliah umum dilanjutkan dengan Penanaman pohon oleh Dirjen PSKL Kementerian LHK, Rektor Universitas Pattimura dan Kepala Balai PSKL Wilayah Maluku Papua didepan Gedung Jurusan Kehutanan, dalam kesempatan ini Dirjen PSKL menanam Pohon Damar (Agathis dammara), Rektor Universitas Pattimura menanam Pohon Tomi-tomi (Flacourtia inermis, Roxb) dan Kepala Balai PSKL menanam Pohon Gandaria (Bouea macrophylla).

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Maluku, beberapa informasi dilaporkan sebagai berikut:

1. Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi Maluku
2. Kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku yang seyogiyanya diterima oleh Bapak Wakil Gubernur diserah tugaskan kepada Kepala Bappeda. Hal ini dikarenakan terdapat pekerjaan lebih penting dan mendesak, sehingga Kepala Bappeda di dampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta Kepala Balai PSKL Wilayah Maluku Papua melakukan temu diskusi di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, pada tanggal 24 Maret 2022.
3. Penerimaan Pemerintah Provinsi terhadap Direktorat Jenderal PSKL sangat terbuka hingga terdapat beberapa hal yang telah didiskusikan :

1. 1. Pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Sekretaris Derah Provinsi Maluku sangat mendukung Pengelolaan Perhutanan Sosial. Sebagai bukti keseriusan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pehutanan sosial yaitu dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur No 522 – 190 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial tanggal 25 November 2021.
   2. Program perhutanan sosial sangatlah selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku. Dengan Visi Pemerintah Provinsi Maluku diantaranya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan suasana kondusif untuk investasi, budaya parawisata hingga perwuju dan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi sesuai dengan tujuan dari perhutanan sosial yaitu Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari.
   3. Hadirnya perhutanan sosial, memberi dampak terhadap kondisi hutan masyarakat Maluku, dimana menurunnya konflik tenurial hingga berdampak secara ekonomi.
   4. Perhutanan sosial diharapkan menjadi program berkelanjutan yang mendukung pengentasan kemiskinan sampai pada pelosok desa, dimana kantong-kantong kemisikinan Indonesia Timur sangat terlihat pada masyarakat desa.
   5. Pemerintah Provinsi Maluku menangkap peluang perhutanan sosial, dengan menyusun program – program yang dapat disergikan dengan hutan sosial. Beberapa Program Pemerintah Provinsi Maluku yang sangat mendukung peningkatan tutupan lahan hingga peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan kawasan hutan, diantaranya Program Gerakan Murad (Manggrove untuk Desa), Pengembangan Produk Unggulan Kopi Tuni.
   6. Pemerintah Provinsi Maluku berharap perhutanan sosial tetap berkesinambungan dengan program pemerintah hingga terbentuknya role model perhutanan sosial yang menjadi pilot project perhutanan sosial Indonesia Timur.
   7. Pembagian peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pun, perlu mengambil peran sesuai kapasitasnya dalam membangun hutan sosial. Pengembangan klaster – klaster komoditi unggulan pun perlu dikembangkan guna mendukung percepatan aspek pengembangan usaha berbasis perhutanan sosial tingkat tapak seperti Getah Damar, Minyak Kayu Putih, Minyak Cengkeh.
   8. Pengelolaan kawasan perhutanan sosial diharapkan dapat dikembangkan sebagai kawasan terintegrasi (Integrited Area Development (IAD) dengan melihat peluang agroforestry, blok-blok jasa lingkungan, silvopasture hingga menjadi pembangunan terpadu hingga menjadi desa pusat pertumbuhan.

Peningkatan Kapasitas SDM Balai PSKL Wilayah Maluku Papua.

1. Peningkatan Kapasitas SDM diikuti oleh seluruh karyawan dan karyawati Balai PSKL Wilayah Maluku Papua dan dihadiri juga oleh para Kepala UPT lingkup KLHK di Provinsi Maluku.
2. Pembekalan di berikan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK, Setitjen KLHK dan Direktur Jenderal PSKL
3. Kami menganggap penting pelaksanaan kegiatan peningkatan kafasitas SDM tersebut guna memotivasi dan meningkatkan pengetahuan dan wawasanperhutanan sosial.
4. Pada kesempatan pembinaan pegawai tersebut, kami menekankan beberapa hal :

1. 1. Bahwa terjadinya perubahan IKU pada Rencana Strategis Perhutanan Sosial dari periode 2016 – 2019 dari 2 (dua) menjadi 4 (empat) IKU. Dimana IKU periode sebelumnya yaitu Distribusi Akses Perhutanan Sosial dan SAKIP Kinerja Perhutanan Sosial. Sedangkan IKU periode 2020 – 2024 yaitu a) Optimalisasi kinerja distribusi akses perhutanan sosial (instrumen dampak pengelolaan perhutanan sosial) dimana PSKL telah mencapai ± 7.544 SK Persetujuan Perhutanan Sosial dengan ± 4,9 juta hektar kawasan perhutanan sosial dan kontribusi ± 1,1, juta kepala keluarga yang terlibat, b) Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan melalui Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yang diinovasi melalui RKPS Digital yang terhubung dengan GoKUPS, c) Peningkatan Dunia Usaha melalui KUPS yang berkontribusi terhadap ekonomi berdasarkan permintaan Bappenas. Transaksi dan potensi perhutanan sosial melalui pengolahan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan pengembangan system agroforestry yang sangat berdampak bagi peningkatan ekonomi melalui hasil ekuivalen data simpanan karbon di kawasan perhutanan sosial. d) Peningkatan SAKIP Kinerja Perhutanan Sosial.
   2. Dirjen PSKL sangat menekankan program G20 yang merupakan forum internasional yang terfokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 mempresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, dimana Indonesia sebagai presidensi G20 di tahun 2022. Program G20 Indonesia diusung dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”.
   3. Kepedulian lingkungan disepakati melalui kesepakatan Pembangunan Green Development dengan menekan suhu 1,5 – 2 sampai 2030 dengan beberapa tahapan yaitu:

1. 1. 1. Kolaborasi PSKL, GAKKUM, PKTL, dan PDAS dalam pengelolaan hutan lestari
      2. Pengelolaan energi dengan pemanfaatan energi matahari
      3. Peningkatan pengelolaan lahan gambut
      4. Diharapkan Balai PSKL meningkatan kolaborasi kerja dengan pihak lainnya, dan pengoptimalan tata kelola organisasi pemerintahan yang terarah dan tersistematis.

REKRUITMEN FASILITATOR PERHUTANAN SOSIAL, TENAGA ADMINISTRASI,

PENDAMPING MASYARAKAT PERHUTANAN SOSIAL (PMPS)

STRENGTHENING SOCIAL FORESTRY IN INDONESIA (SSF) PROJECT

KABUPATEN HALMAHERA BARAT, MALUKU UTARA

BPSKL MALUKU PAPUA

Proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia atau Strengthening Social Forestry (SSF) Project in Indonesia merupakan proyek kerjasama hibah antara Global Environment Facility (GEF) yang disalurkan melalui The International Bank For Reconstruction and Development (World Bank) dengan Pemerintah Indonesia, dan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen. PSKL) dan Balai PSKL Wilayah Maluku Papua.

Proyek SSF bertujuan untuk meningkatkan hak akses masyarakat terhadap  kawasan hutan pada areal prioritas untuk pengembangan perhutanan sosial. Kegiatan penguatan perhutanan sosial pada Balai PSKL Wilayah Maluku Papua difokuskan pada Kabupaten Halmahera Barat. Proyek penguatan perhutanan sosial ini melibatkan 3 (tiga) pihak, diantaranya; Fasiltator Perhutanan Sosial Tingkat Kabupaten dan Pendamping Masyarakat Perhutanan Sosil (PMPS). Fasilitator Perhutanan Sosial adalah konsultan yang berkedudukan di kabupaten dan berperan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan proyek di wilayah kabupaten/provinsi yang bersangkutan. Fasilitator Perhutanan Sosial bertugas mengkoordinasikan para Pendamping Masyarakat dan Tenaga Administrasi Lapangan dalam pelaksanaan kegiatan Proyek SSF di wilayah desa sasaran. Fasilitator Perhutanan Sosial bertanggung jawab secara teknis dan administrasi kepada National Project Management Unit (NPMU).

Pegumuman bisa di download di file PDF ini

Penyerahan SK. Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Sopa Latu, Opo Oulah, Burung Rajawali, Nurpuah Pai Lay, Wange Lattu dan Manu Sekeali di Pulau Buano Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Kepala Balai PSKL Wilayah Maluku Papua