Login Admin bpsklmp.com

Lupa Password?

FORGOT YOUR DETAILS?

Aah, Tunggu Saya Ingat!

BPSKLMP

Jl. Kebun Cengkeh Gd. Pamahanu Ewang Lantai 1 Ambon-97128                 bpsklmp@gmail.com                 (0911) 354369                
  • LOGIN
  • HOME
  • PROFIL
  • PKUPS
    • PKPS
    • BUPSHA
    • PROFIL KELOMPOK PS
  • TENURIAL
    HUTAN ADAT
    • PENANGANAN KONFILK TENURIAL
    • HUTAN ADAT
  • KEMITRAAN
    LIKUNGAN
    • Komunitas Lingkungan Hidup
    • Tenaga Pendamping PS
    • Bina Cinta Alam
  • TU
    • BMN
    • SINAV
    • SIMPING
    • SIMPEG
  • POKJA
    • POKJA PAPUA
    • POKJA PAPUA BARAT
    • POKJA MALUKU
    • POKJA MALUKU UTARA
  • SAUNG
    PeSoNa
  • PUBLIKASI
    • PERATURAN
    • RENSTRA
    • RENJA
    • BOOKLET
    • VIDEO GRAFIS
    • GALERI
    • PETA
    • KALPATARU
    • KANAL KOMUNIKASI
  • HUBUNGI KAMI
  • Home
  • 2019
  • May
February 9, 2021

Month: May 2019

Launching Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I

Thursday, 30 May 2019 by admin

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Senin (27/5), mengadakan kegiatan penyerahan SK sekaligus launching Peta Hutan Adat Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I kepada para Kepala Daerah yang dibuka langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya di Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta.

Turut hadir dalam peluncuran Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I tersebut antara lain Duta Besar negara sahabat, Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, JPT Pratama KLH, Penasehat Senior Menteri LHK, wakil Kementerian/ Lembaga, Tenaga Ahli Menteri LHK, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, wakil Masyarakat Hukum Adat, CSO dan Kepala UPT.

Dengan penetapan peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat fase I memastikan jaminan dan upaya percepatan hutan adat dari Pemerintah melalui proses verifikasi subjek dan objek ditingkat lapangan dan fasilitasi penyelesaian konflik ruang.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan: “Peta hutan adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I yang dimaksudkan untuk menjamin usulan-usulan di daerah yang telah memiliki subjek dan objek masyarakat hukum adat dapat ditetapkan/dicantumkan hutan adat dimasa yang akan datang.”

Sementara itu, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Bambang Supriyanto mengatakan bahwa KLHK akan bersurat kepada Gubernur guna percepatan hutan adat melalui fasilitasi percepatan penerbitan Perda dan/atau produk hukum daerah.

Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 312/MenLHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2019. Dengan keputusan ini Pemerintah menetapkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I dengan skala 1 : 2.000.000 secara berkala dan kumulatif setiap tiga bulan.

Dalam Keputusan ini, untuk pertama kalinya Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas ± 472.981 Ha, yang terdiri dari: Hutan Negara seluas ± 384.896 Ha, Areal Penggunaa Lain seluas ± 68.935 Ha dan Hutan Adat seluas ± 19.150 Ha.

Dengan penetapan dan pencantuman hutan adat serta peta hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat fase I maka sampai dengan 13 Mei 2019 capaian hutan adat seluas + 472.981,22 Ha. Secara keseluruhan penetapan perhutanan social seluas + 3.073.675,98 Ha yang terdiri :

1) Hutan Desa seluas + 1.324.720,21 Ha

2) Hutan Kemasyarakatan seluas + 637.865,82 Ha

3) Hutan Tanaman Rakyat seluas + 338.105,68 Ha

4) Kemitraan Kehutanan

a. Kulin KK seluas + 274.188, 46 Ha

b. IPHPS seluas + 25.814,59 Ha

5) Hutan Adat seluas + 472.981,22 Ha

Penetapan perhutanan sosial tersebut meliputi 5.615 lokasi; dengan jumlah 662.333 KK.

Terima kasih teman-teman PSKL dan penggiat Hutan Adat untuk support dalam penyelenggaraan launching hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat pada tanggal 27 Mei 2019 di gedung manggala wanabakti. Antusiasme public sangat terasa yang tercermin oleh berita-berita hari ini. Selamat dan ayo kerja keras untuk pelayaanan kepada rakyat.

Ini beritanya

1) printed : koran media indonesia, koran tempo, majalah tempo, koran kompas, koran jawa pos, koran investor daily, koran bisnis indonesia

2) online : kompas, berita satu, kabar malam, antara news, indonesia mandiri, berita lima, jakarta forum.

Terima kasih.

Read more
  • Published in Tenurial Hutan Adat
1 Comment

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).

Sunday, 26 May 2019 by admin

Ambon – Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua, Kamis 23 Mei 2019, Dalam rangka pembangunan Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Direktorat Jenderal PSKL telah melaksanakan pencanangan pada dua Satker UPT sebagai model
Korupsi di Indonesia masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu. Karena secara umum system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance), oleh karenanya tidak mengherankan bila Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan survei Transparansi Internasional, memperoleh indeks pada kisaran angka 2 digit dari tahun 2015 s/d 2017. 🖐🌳

Read more
  • Published in BPSKLMP
1 Comment

Recent Posts

  • PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL PASKA IJIN e-learning angkatan V dan VI

    Pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama Di...
  • PENYALURAN BANTUAN SUPLEMEN PENAMBAHAN DAYA TAHAN TUBUH BAGI TENAGA MEDIS

    Penyaluran bantuan suplemen penambah daya tahan...
  • DISKUSI SINERGISITAS DENGAN PEMERINTAH DAERAH

    Mendorong guna untuk percepatan perhutanan sosi...
  • FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

    Penyusunan dan review Rencana Kerja Usaha (RKU)...
  • RAPAT KOORDINASI (Jakarta)

    Rapat koordinasi perhutanan dan kemitraan lingk...

Recent Comments

  • bahis on KULIAH UMUM PERHUTANA SOSIAL
  • uafiarawe on PENYALURAN BANTUAN SUPLEMEN PENAMBAHAN DAYA TAHAN TUBUH BAGI TENAGA MEDIS
  • eezahudukon on PENYALURAN BANTUAN SUPLEMEN PENAMBAHAN DAYA TAHAN TUBUH BAGI TENAGA MEDIS
  • ehexpvexef on PENYALURAN BANTUAN SUPLEMEN PENAMBAHAN DAYA TAHAN TUBUH BAGI TENAGA MEDIS
  • edoninuti on PENYALURAN BANTUAN SUPLEMEN PENAMBAHAN DAYA TAHAN TUBUH BAGI TENAGA MEDIS

Archives

  • February 2021
  • May 2020
  • April 2020
  • March 2020
  • January 2020
  • December 2019
  • November 2019
  • July 2019
  • May 2019
  • March 2019
  • February 2019

Categories

  • BPSKLMP
  • Kemitraan Lingkungan
  • PKUPS
  • Tenurial Hutan Adat

Meta

  • Site Admin
  • Log out
  • Entries RSS
  • Comments RSS
  • WordPress.org

Featured Posts

  • PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL PASKA IJIN e-learning angkatan V dan VI

    26 comments
  • PENYALURAN BANTUAN SUPLEMEN PENAMBAHAN DAYA TAHAN TUBUH BAGI TENAGA MEDIS

    7 comments
  • DISKUSI SINERGISITAS DENGAN PEMERINTAH DAERAH

    0 comments
  • FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

    19 comments
  • RAPAT KOORDINASI (Jakarta)

    0 comments

GET A FREE QUOTE

Please fill this for and we'll get back to you as soon as possible!

  • GET SOCIAL
BPSKLMP

© 2019 All rights reserved. bpsklmp.com.

TOP